HELLOW !!

Rabu, 29 April 2015

~Kemiskinan~

KEMISKINAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

kemiskinan

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk/jenis kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan ini dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. mereka merasa miskin karena membandingkan dirinya dengan orang lain atau pasrah dengan keadaannya dan menganggap bahwa mereka miskin karena turunan, atau karena dulu orang tuanya atau nenek moyangnya juga miskin, sehingga usahanya untuk maju menjadi kurang.

Penyebab Kemiskinan

Nugroho dan Dahuri (2004:165) menyatakan bahwa kemiskinan di dalam masyarakat dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu sebagai berikut: Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Jika diuraikan pernyataan diatas, maka bisa dibagi menjadi dua faktor penyebab kemiskinan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab kemiskinan yang potensinya berasal dari diri seseorang dan atau keluarga serta lingkungan sekitarnya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan situasi lain yang berpotensi membuat seseorang jatuh miskin seperti kekurangan bahan baku atau bencana alam.

Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

1. Tingkat Pendidikan Yang Dituntaskan Penduduk

Indikator bahwa kemiskinan semakin banyak adalah dengan sulitanya mengakses pendidikan dan berimbas kepada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan memberikan stimulus daya saing bagi individu untuk bisa menambah nilai jual sehingga bisa mendapat penghasilan yang lebih dan memenuhi kebutuhan pokok. Dan dari tahun ke tahun, Indonesia mengalami pengurangan jumlah penduduk yang buta huruf.

2. Budaya Miskin

Kebudayaan kemiskinan bisa terwujud dalam situasi ekonomi yang banyk dipengaruhi oleh status sosial, berkembangnya sistem ekonomi uang, buruh upahan, dan sistem produksi untuk keuntungan. Demikian juga pada masyarakat yang mempunyai institusi sosial yang lemah untuk mengontrol dan memecahkan masalah sosial dan kependudukan, yang berdampak pada pertumbuhan tinggi dan pengangguran juga tinggi.

Karena berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan para warga kelompok tersebut dirasakan sebagai suatu hal yang biasa(sebagai fenomena biasa dalam kehidupan keseharian mereka). Pada kondisi seperti itu tidak ada yang diacu untuk pamer, sehingga diantara mereka tidak ada perasaan saling berbeda, yang dapat menimbulkan perasaan malu. Dalam keadaan demikian, maka kemiskinan terwujud dalam berbagai cara-cara mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka untuk dapat hidup. Di kalangan masyarakat/kelompok yang berada dalam kondisi miskin seperti itu, berkembang suatu pedoman bagi kehidupan mereka yang diyakini kebenaran dan kegunaannya yang dilandasi oleh kemiskinan yang mereka derita bersama. Pedoman atau kiat kiat untuk menghadapi fenomena miskin seperti itu kemudian melahirkan model-model adaptasi mereka menghadapi kemiskinan.

3. Regulasi Pemerintah

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Regulasi yang dibuat tidak mungkin tanpa pemikiran serta analisis yang matang, namun tidak jarang berdampak kepada berkurangnya pendapatan masyarakat tertentu yang berujung kepada kemiskinan. Fenomena yang bisa diambil contoh adalah pembatasan peredaran tembakau dan produk berbahan dasar tembakau. Regulasi ini jelas berpengaruh besar kepada para petani tembakau dan perusahaan-perusahaan yang mengelola tembakau sebagai bahan baku utama produksi. Dampak jauhnya adalah regulasi ini berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural.

4. Kesempatan Kerja Kurang Memadai

Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan nasional. Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Sepanjang sejarah, pertambahan penduduk merupakan sumber terpenting atas bertambahnya output yang dinikmati seluruh dunia. Jumlah penduduk yang meningkat hampir selalu mengarah pada naiknya total output.

Namun ketika jumlah penduduk bertambah dan tidak di imbangi dengan kesempatan kerja yang rendah maka akan menimbulkan kemerosotan ekonomi karena akan berdampak kepada bertambahnya jumlah pengangguran. Pengangguran terjadi kepada tidak hanya mereka yang tidak berpendidikan, namun juga mereka yang terdidik secara formal.

5. Distribusi Pendapatan Tidak Merata

Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

6. Ketidakstabilan Politik

Stabilisasi perekonomian dari suatu negara sangat jelas dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan, yang juga sangat penting ketimbang variabel ekonomi makro lainnya. Tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif dari suatu negara, ekonomi tidak akan bisa berbuat banyak terutama dalam hubungannya dengan posisi dari suatu negara dalam memperbaiki variabel-variabel ekonomi.

Pada saat seorang kepala negara dijatuhkan akibat ketidakmampuannya menanggulangi masalah yang ada membuat sentiment negatif dari asing. Perekonomian anjlok, nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah, dan investor enggan untuk menanamkan modal di Indonesia karena melihat kepala negara Indonesia, sebagai seorang yang bertugas membuat keputusan sekaligus sebagai representasi negara tidak ada untuk menjalankan kewajibannya sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak direkomendasikan untuk di buat sebagai tempat investasi.

Tidak hanya perekonomian, ketidakstabilan merembet ke hal-hal lain seperti kriminalitas dan SARA yang jika ditarik benang merahnya, semua konflik bangkit justru bermuara kepada motif ekonomi. Kriminalitas dimana-mana, penjarahan toko-toko dari pengusaha keturunan etnis Tionghoa, serta kekerasan lain yang dampaknya memperburuk situasi perekonomian Indonesia.

Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

· Menyempurnakan program perlindungan sosial

· Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

· Pemberdayaan masyarakat, dan

· Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga klaster, masing-masing:

Ø Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Jenis Program Klaster I

Ø Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan pendekatan partisipatif
Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

3. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.

4. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan
Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Wilayah
Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.

2. Sektor
Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

Jenis Program Klaster II

Ø Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:

1. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro
Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/ perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.

2. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar
Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.

3. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha
Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.

Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi

Jenis Program Klaster III

Bahkan menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), transmigrasi dapat mengurangi jumlah kemiskinan, Marwan Jafar mengemukakan, upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan dengan berbagai macam cara. Namun penurunan jumlah penduduk miskin masih belum mencapai angka yang diharapkan.

"Kemiskinan adalah problem bangsa yang harus secepatnya kita entaskan karena menjadi hambatan dalam upaya menyejahterakan rakyat, meskipun tidak mudah. Tapi saya optimistis transmigrasi bisa menjadi solusi konkretnya," ujar Marwan, Sabtu (25/4).

Marwan berkeyakinan, program transmigrasi bisa memberi sumbangsih nyata dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang ditargetkan pemerintah.

"Karena melalui program transmigrasi bisa diputus sumber penyebab terjadinya kemiskinan,” ujar Marwan.

Menurut menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, kemiskinan secara sederhana bisa dipahami sebagai kondisi keluarga berpenghasilan rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk berkembang menjadi lebih baik dan melepaskan diri dari kemiskinan.

“Solusinya, membuka selebar-lebarnya akses keluarga miskin terhadap pekerjaan atau usaha mandiri dengan penghasilan yang layak. Hal ini bisa dipenuhi melalui program transmigrasi, karena nantinya setiap keluarga transmigran akan mendapatkan jatah lahan untuk digarap," ujarnya.

Selain itu, warga juga akan memeroleh rumah tinggal sederhana, sarana dan peralatan secukupnya, penyuluhan dan biaya hidup. Jadi transmigran yang sebelumnya miskin, kata Marwan, mempunyai sumber penghasilan yang layak dan kehidupan yang lebih bermartabat.

"Pemerintah juga akan membangun infrastruktur di kawasan permukiman transmigrasi, tempat ibadah, sekolah, sarana medis dan sarana prasarana pendukung lain," katanya.

Dengan adanya berbagai fasilitas, menurut Marwan, transmigran dapat menggarap lahan dengan tenang dan produktif. Anak-anaknya juga bisa bersekolah dengan baik, mendapat layanan kesehatan memadai, bisa melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan dengan nyaman.

“Keluarga transmigran juga bisa menambah penghasilan dengan mengembangkan berbagai usaha kreatif seperti industri kerajinan rumahan dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada," tandas Marwan.

Sumber :

http://www.jpnn.com/read/2015/04/25/300317/Transmigrasi-Solusi-Konkret-Pemutus-Sumber-Penyebab-Kemiskinan

http://www.gunadarma.ac.id/ http://28214277.student.gunadarma.ac.id/tugas.html

Minggu, 29 Maret 2015

SISTEM PEREKONOMIAN LIBERAL, SOSIALIS & CAMPURAN

Sistem Ekonomi

Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.

Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.

Sedangkan McEachern berpendapat bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).

sistem perekonomian liberal/kapitalis, sosialis & campuran

1. Sistem Perekonomian Liberal

Sistem ekonomi liberal, teori yang dipopulerkan oleh Adam Smith ini memiliki beberapa istilah, yaitu sistem ekonomi pasar, laissez-faire, dan ekonomi kapitalis. Istilah sistem ekonomi liberal disebut juga sebagai laissez-faire. Kata laissez-faire berasal dari bahasa Perancis yang artinya “biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka”. Sistem ekonomi pasar disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis. Istilah ini muncul dikarenakan dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku “Free Fight Liberalisme” (sistem persaingan bebas), yang artinya siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis. Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Sistem ekonomi liberal merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan pereekonomian yang didasarkan kepada Mekanisme pasar yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal yang dimiliki oleh setiap individu. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi pasar hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara.

Contoh negara yang sistem ekonominya menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya seperti Perancis, Kanada, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Serbia Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom. Juga beberapa negara di kawasan Asia seperti Hongkong, Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura , India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Thailand. Sistem ekonomi liberal terbilang masih baru di Afrika. Pada dasarnya, liberalisme hanya dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, Senegal dan Afrika Selatan.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal

Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi.
Hak perorangan diakui.
Sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi di kuasai oleh swasta.
Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar.
Peran pemerintah dalam perekonomian sangat kecil.
Setiap kegiatan ekonomi bersifat mencari keuntungan.
Kegiatan perekonomian selalu didasarkan atas kondisi pasar.
Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Terjadinya persaingan bebas antar pengusaha.

Kelebihan sistem ekonomi liberal

Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian, karena masyarakat diberi kebebasan dalam menentukan kegiatan perekonomian.
Kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik, karena terjadinya persaingan yang ketat.
Efisiensi dan efektivitas penggunaan faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik, karena tindakan ekonomi yang dilakukan didasarkan kepada motif pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya.
Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
Pengembangan usaha yang dilakukan produsen dalam memaksimalkan keuntungan memungkinkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Kekurangan sistem ekonomi liberal

Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan prinsip yang belaku adalah free fight liberalism, dimana kunci untuk memenangkan persaingan adalah modal.
Bisa mengarah ke monopoli.
Persaingan mendorong orang untuk melakukan segala macam cara untuk memperoleh kemauannya. Sehingga yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.
Lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan daripada kepentingan masyarakat.
Perusahaan yang tidak efesien bisa tersingkir dari pasar.

2.Sistem Perekonomian Sosialis

Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama, filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Inilah yang menjadikan Karl Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan.

Menurut Marx, tidak ada tempat bagi kapitalisme didalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakuakan untuk menghancurkan kapitalisme, alat-alat produksi harus dikuasai oleh Negara guna melindungi rakyat.Kritik Marx atas kapitalisme ini diimplementasikan oleh Lenin dalam bentuk institusi Negara. Pada awal mulanya Lenin mengutarakan beberapa hal yang harus dilakukan untuk mensosialisasikan paham baru kepada masyarakat Rusia setelah jatuhnya pemerintahan lama antara lain: Pertama,menggunakan propaganda bahwa komunisme adalah partai rakyat. Kedua, adanya infiltrasi organisasi-organisasi masyarakat, dan Ketiga, kekerasan, hal itu dilakukan untuk mengembangkan idiologi Lenin dalam masyarakat yang harus dimerdekakan dari penindasan pasar Rusia.

Sistem Ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ekonomi sosialis tidak sama dengan sistem ekonomi komunis, sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme.

Contoh negara yang sistem ekonominya menganut sistem ekonomi sosialis adalah Korea Utara, Kuba, Vietnam, dan RRC (sudah mulai mengendur).

Faktor-faktor yang mendorong lahirnya sosialisme :

Karena adanya revolusi industri.
Karena bangkitnya kaum borjuis (majikan) dan kaum proletar (buruh).
Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat.
Adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil Revolusi Perancis.

Ciri-ciri sistem ekonomi Sosialis

· Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).

· Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial,sedang individu-individu fiksi belaka.

· Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.

· Peran pemerintah sangat kuat

· Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.

· Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

· Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi

· Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis)

· Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).

· Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan

Maka kreativitas masyarakat tehambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan berhenti.

· Tidak ada insentive untuk kerja keras

Maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur.

Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis

· Disediakannya kebutuhan pokok. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.

· Didasarkan oleh perencanaan Negara. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara Yang sempurna, diantara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

· Produksi dikelola oleh Negara. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.

· Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya

· Pasar barang dalam negeri berjalan lancar

· Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga

· Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan

· Jarang terjadi krisis ekonomi

Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis

Sulit melakukan transaksi.

Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oelh pemerintah, oelh karena itu stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oelh mekanisme pasar.

Membatasi kebebasan.

Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnyadalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan secara tidak langsung system ini terikat kepada system ekonomi dictator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.

Mengabaikan pendidikan moral.

Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidika moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nlai-nilai moral tidak diperhatikan lagi.

3. Sistem Perekonomian Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi dimana pemerintah dan swasta (masyarakat) saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi

Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi atau perpaduan dari

kedua sistem ekonomi di atas (liberalisme dan etatisme). Sistem ini mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut.

Sistem ekonomi campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tersebut. Diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

Contoh negara yang sistem ekonominya menganut sistem ekonomi campuran adalah Indonesia, Mesir, dan Malaysia. Sistem ekonomi campuran ini banyak dijumpai di negara-negara yang berkembang atau bekas negara non-blok yang mayoritas berada di Asia dan Afrika.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran

Pemerintah sebagai pengendali dalam persaingan kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Pemerintah menentukan berbagai macam kebijakan yang dianggap penting.
Pemerintah memotivasi serta membimbing kepada sektor usaha dalam kegiatan ekonomi.
Hak milik perorangan dan swasta diakui oleh pemerintah tapi penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Kelebihan sistem ekonomi campuran

Sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah lebih diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan swasta cenderung menguntungkan semua pihak.
Kegiatan usaha pihak swasta terikat pada peraturan yang dibuat pemerintah.
Pemakaian tenaga kerja pada umumnya disesuaikan dengan syarat-syarat perburuhan.
Penetapan harga lebih terkendali.
Hak perorangan secara nyata diakui.

Kelemahan sistem ekonomi campuran

Beban pemerintah lebih berat daripada swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Sektor produksi yang lebih menguntungkan dikelola oleh pemerintah sehingga swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan dalam kegiatan usahanya.
Adanya anggapan bahwa karyawan yang bekerja pada pemerintah statusnya lebih tinggi daripada pegawai di swasta.

Kesimpulan

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara sistem ekonomi liberal, sosialis, dan campuran yaitu :

Sistem Ekonomi Liberal

Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi.
Hak perorangan diakui
Sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi di kuasai oleh swasta.
Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar.
Peran pemerintah dalam perekonomian sangat kecil.
Setiap kegiatan ekonomi bersifat mencari keuntungan.
Kegiatan perekonomian selalu didasarkan atas kondisi pasar.
Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Terjadinya persaingan bebas antar pengusaha.

Sistem Ekonomi Sosialis

Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
Peran pemerintah sangat kuat.
Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.
Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan.
Tidak ada insentive untuk kerja keras.

Sistem Ekonomi Campuran

Pemerintah sebagai pengendali dalam persaingan kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Pemerintah menentukan berbagai macam kebijakan yang dianggap penting.
Pemerintah memotivasi serta membimbing kepada sektor usaha dalam kegiatan ekonomi.
Hak milik perorangan dan swasta diakui oleh pemerintah tapi penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Sistem Ekonomi mana yang lebih baik ?...........

Menurut pendapat saya, sistem ekonomi yang lebih baik yaitu Sistem Ekonomi Campuran. Karena sistem ini merupakan perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ini mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu.

Sumber :